Menteri LHK Tutup

BOLA206 – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), menutup 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

di seluruh Indonesia yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah terbuka. Tujuannya tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga menghentikan pencemaran lingkungan.

Menurut Hanif, analisis teknis KLH menunjukkan bahwa sistem pembuangan sampah terbuka merupakan penyebab utama pencemaran lingkungan yang multidimensi. Termasuk emisi gas rumah kaca, khususnya metana, dan pencemaran air tanah dari lindi yang tidak terkelola.

Kemudian, dengan radius dampak tiga hingga lima kilometer dari lokasi TPA, hal itu mengakibatkan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan wajib pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, khususnya Pasal 44 dan 45,

pemerintah kota secara hukum di wajibkan untuk menutup TPA pembuangan sampah terbuka dalam waktu lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Ia menyatakan pada Sabtu, 3 Januari 2025, “Namun pada kenyataannya, hingga triwulan I tahun 2025, masih di temukan 343 TPA yang beroperasi dengan sistem pembuangan terbuka.”

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 yang mengatur pedoman penyusunan kebijakan dan strategi daerah

di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengoperasian sistem ini belum memenuhi persyaratan teknis.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, Hanif menyatakan, Kementerian telah mengirimkan surat teguran resmi dengan nomor TPA/KLHK/II/2025/306 kepada 306 Kepala Daerah yang wilayah administrasinya masih mengoperasikan TPA dengan sistem pembuangan terbuka, serta Surat Edaran Nomor SE.14/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2025.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Tertentu, Kementerian juga menyampaikan dalam surat tersebut bahwa akan memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Sanksi maksimal berupa penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup dan pencabutan izin TPA bagi daerah yang tidak melakukan perbaikan sistem TPA dalam jangka waktu satu tahun sejak pemberitahuan.