DKPP Desak KPU

BOLA206 – Jakarta Heddy Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengganti penyelenggara pemilu yang dipecat DKPP. Sebelum pemungutan suara, penyelenggara pemilu ditetapkan telah melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan (PSU).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI pada Senin, 3 Oktober 2025, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Heddy Lugito menyampaikan hal tersebut.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik oleh PSU di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, ia menyatakan, “Seluruh penyelenggara pemilu yang telah dipecat oleh DKPP, baik KPU maupun Bawaslu, harus segera dieksekusi.” Saat itu, ia juga mengklarifikasi bahwa pihaknya telah memecat Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin, dan dua anggota KPU lainnya, Abbas dan Muhatzhir Muh. Hamid. Kemudian, tiga anggota KPU Kota Banjarbaru, Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto, bergabung dengan Dahtiar, Ketua KPU.

DKPP Desak KPU

Selain itu, Heddy meminta agar penyelenggara pemilu ad hoc yang dipecat DKPP tidak dipilih atau dikeluarkan dari PSU. Sebab, penyelenggara di tingkat ad hoc tersebut terbukti bermasalah dan melanggar kode etik.

“PSU yang hanya dilakukan di beberapa TPS itu diketahui bermasalah dengan KPPS dan pasca putusan MK, sejumlah perkara pun masuk ke DKPP.

“Proses administrasi atau kelengkapan alat bukti masih berjalan untuk 81. Setelah putusan MK, persoalan ini mencuat,” katanya.