Evaluasi Jajaran di

Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU

Jakarta Mochammad Afifudin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi setiap pegawai, khususnya di daerah yang di tetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lokasi PSU.

Ada dua kemungkinan yang akan digunakan dalam metode evaluasi tersebut.

Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025, Afifudin menyatakan, “Suka atau tidak suka, mau tidak mau kita harus hadapi.

Ada dua jalur dari evaluasi yang sedang kita lakukan, satu jalur internal dan satu jalur dari lembaga lain yang merupakan pengaduan ke DKPP.”

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KPU tidak akan mempekerjakan pejabat ad hoc yang di kemudian hari mengalami kendala dalam melaksanakan PSU.

Afif mencontohkan, seluruh pejabat ad hoc, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan di copot apabila ada satu TPS yang di nilai bermasalah berdasarkan saran DKPP atau hasil evaluasi internalnya.

“Ada putusan DKPP bahwa TPS 1 memang ada oknum bermasalah semua, atau ada penilaian internal yang menunjukkan KPPS memang bermasalah,

Namun, pada saat pelaksanaan PSU, petugas KPPS dapat saja di pekerjakan kembali jika semua berjalan sesuai rencana.

Ia menyatakan, “Kami tetap menugaskan kembali oknum yang sebelumnya bertugas sebagai

KPPS untuk bertugas sebagai KPPS di PSU mendatang jika tidak ada masalah.”