Retreat Kepala Daerah

BOLA206 – Jakarta Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KSP) Hasan Nasbi menjawab sejumlah pihak yang memberi tahu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, pada 21–28 Februari 2025.

Hasan mengatakan, “Kemendagri harus punya proses tersendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,” di Kompleks Istana Kepresidenan, Bangkok, Senin, 3 Maret 2025.

Menurut Hasan, Kemendagri telah menjalankan prosedur yang benar saat melaksanakan retret. Ia mengatakan, “Dan kami yakin prosedur yang ditempuh Kemendagri sesuai dengan ketentuan, transparan, dan akuntabel.”

Kegiatan retret kepala daerah sebelumnya telah dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada Jumat, 28 Februari 2025. Feri Amsari, anggota koalisi, menuding pelaksanaan retret tersebut melanggar aturan.

Ferry mengatakan, ada kejanggalan dalam retret kepala daerah tersebut, di antaranya penggunaan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai usaha persiapan retret karena dikuasai kader Partai Gerindra.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) saat itu juga memberikan laporan kepada KPK. Mengingat pengurus PT Lembah Tidar merupakan kader aktif Partai Gerindra, Annisa Azahra dari PBHI menduga perusahaan tersebut terlibat dalam peristiwa ini. Ada pula dugaan adanya permintaan uang keikutsertaan secara tidak transparan kepada kepala daerah terpilih.

Selain itu, tidak ada bukti bahwa PT Lembah Tidar diketahui telah melalui proses tender yang sah. Padahal, menurut PBHI, uang Rp11 miliar untuk acara tersebut tidak digunakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi.